Oleh Saifuddin al Mughniy
(Pengamat Politik dan Demokrasi)
(Pengamat Politik dan Demokrasi)
MAKASSAR, INSANCITA.com – Menyimak dari judul di atas, seperti menarik benang dalam tepung. Makna filosofinya adalah kata “mengurai” sama halnya menarik bagian-bagian dengan penuh kehati-hatian, tanpa harus merusak struktur yang lain. Bahasa, mungkin tak lazim dibincangkan dalam ragam politik, sebab sebagian kita hanya memahami bahasa sekedar alat komunikasi, petutur dan pesan yang disampaikannya.
Dalam makna tutur dan petutur meminjam istilah Jan Vansima dalam “tradisi lisan sebagai sejarah” the oral traditional, menyebutnya bahwa bahasa bukan sebatas kurir informasi dari pengucapnya ke pendengarnya, tetapi tutur atau bahasa adalah gerak masyarakat yang menjadi penanda identitasnya. Bahasa begitu penting untuk menemukan karakteristik, perilaku, budaya yang terselubung sekalipun.
Nah, dibandingkan bahasa ragam lain, bahasa politik memiliki pembeda yang khas. Bahasa politik adalah gabungan antara semangat yang meluap-luap dengan kekhawatiran dan kecemasan yang sulit disembunyikan. Bahasa politik juga adalah ketulusan mengabdi dengan manipulasi tingkat tinggi. Bahasa politik, sebagaimana yang dikatakan oleh George Orwell, didesain untuk mengatakan kebohongan agar terdengar mulia, dan pembunuhan pun didesain tampak lebih mulia.
Dan dibanyak tempat, politisi punya energi untuk mengatakan bahwa apa yang diperjuangkan adalah demi kepentingan rakyat. Mereka (sebagian) selalu punya kemampuan untuk mengatakan bahwa dirinya adalah pejuang (itu tidak salah). Mereka (tidak semua), juga memiliki kecakapan untuk mengatakan sesuatu diluar apa yang ada dalam pikirannya. Mereka sudah amat terlatih untuk membedakan “mana yang harus dikatakan” dan “mana yang harus dirasakan”. Dari itulah seorang politisi harus mampu meyakinkan publik (konstituennya) melalui cara berkomunikasi baik itu dengan gambar, simbol serta dialog yang humanis.
Di era politik multimedia, bahasa politik terus berpadu dengan kecanggihan teknologi dan informasi yang bergerak cepat mengisi ruang publik. Di era politik elektoral, bahasa menjadi faktor yang menentukan dukungan publik terhadap politisi. Bahasa digunakan untuk membangun kepercayaan (trust), yang pada akhirnya bahasa dapat mengukur tingkat keterterimaan politisi, parpol dan calon kontekstasi disetiap level politik.
Dalam kondisi politik kekinian, maka bahasa memainkan perannya secara berganda. Pertama, bahasa sebagai alat komunikasi tentu berfungsi pragmatik dalam menyampaikan pesannya. Kedua, bahasa sebagai penanda identitas adakalanya melampaui harfiahnya, bahasa tak sekedar pengantar tetapi ia juga tampil sebagai penutur pesan. Yang perlu diwaspadai adalah kebohongan dan kejujuran dalam bahasa politik, selalu ber-orientasi pada kekuasaan.
Bahasa politik adalah bahasa lapis ketiga, keempat, kelima, keenam bahkan tak terhingga. Dalam bahasa politik, makna tidak bisa diperoleh hanya melalui simbol tuturan karena maknanya tersimpan di ruang terselubung. Bahkan dalam (political language), intertekstualitas dan kontekstualitas dapat mengubah makna sebuah tuturan hingga sama sekali berbeda dengan wujud leksikalnya. Bagitu apik dan jelimatik bahasa politik menyelami makna-makna realitas.
Bahkan kaum praktis-realis seoerti ‘Ludwug Wittgenstein’ menganggap bahwa bahasa adalah cerminan realitas. Makna dianggap sebagai gugusan realitas yang terjadi. Manusia, sangat dimungkinkan memahami dunia dan realitasnya karena bahasa. Sebab bahasa masih dipercaya sebagai gambaran dunia (imago mundi).
Dan dunia politik telah banyak meminjam bahasa sebagai alat perjuangannya. Sarkasme, diksi, meme, adalah panggung bahasa dalam arena politik yang terus bergelayut. Dan tiba pada akhirnya bahwa demokrasi pun terbangun karena bahasa politik menggiringnya.
Bukankah tutur adalah jejak sejarah? Maka pujian atas demokrasi dan politik itu karena majas dan bahasa yang berkelindan di panggung-panggung politik. (KS)
Bawakaraeng, 27 Februari 2018
